Atasi Kemiskinan dengan Memastikan Akses Pelayanan Dasar dan Validasi Data oleh Datuk Iskandar Muda
Pemerintah Kota Medan diharapkan untuk lebih fokus dalam memberikan akses pelayanan dasar kepada masyarakat miskin. Hal ini disampaikan oleh Datuk Iskandar Muda, seorang anggota DPRD yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurutnya, penting untuk memberikan kemudahan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan berbagai layanan dasar lainnya agar masyarakat dapat terlepas dari jeratan kemiskinan.
Pentingnya Akses Pelayanan Dasar
Dalam rangka sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) ke-IX Tahun Anggaran 2026, Datuk Iskandar Muda menekankan perlunya pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu mendapatkan akses yang memadai. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di beberapa lokasi, termasuk di Jalan Setia Jadi, Jalan Madio Santoso, dan Jalan Kawat 6 Ujung, yang mencakup wilayah Medan Perjuangan, Medan Timur, dan Medan Deli pada tanggal 19-20 September 2026.
“Penanggulangan kemiskinan tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan. Yang lebih krusial adalah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan dasar serta kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” jelas Datuk.
Akurasi Data Masyarakat Miskin
Menurut Datuk, salah satu aspek penting dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 adalah keakuratan data terkait masyarakat miskin. Data yang valid sangat diperlukan agar program-program pemerintah dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Masalah data sangat krusial dan tidak bisa dianggap remeh. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan mereka yang seharusnya menerima bantuan justru terlewatkan, sementara individu yang tidak memenuhi syarat malah tercatat sebagai penerima,” tambahnya.
Verifikasi dan Pembaruan Data
Ia menegaskan bahwa data harus terus diperbarui dan diverifikasi secara berkala. “Jangan sampai ada individu yang benar-benar membutuhkan bantuan tetapi tidak menerima haknya hanya karena masalah administrasi atau data yang tidak akurat,” pungkasnya dengan tegas.
Selain itu, Datuk juga menggarisbawahi pentingnya program penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif. “Pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi dengan pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM),” ujar Datuk.
Menciptakan Kemandirian Ekonomi
Dengan cara ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya secara bertahap.
“Bantuan memang diperlukan ketika masyarakat dalam situasi sulit. Namun, tujuan akhir yang harus dicapai adalah bagaimana masyarakat dapat mandiri, memiliki sumber penghasilan, dan keluar dari garis kemiskinan,” jelasnya.
Solusi Terpadu untuk Masalah Multidimensi
Datuk menegaskan bahwa kemiskinan adalah isu yang bersifat multidimensi, sehingga penanganannya tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. “Program-program yang mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, pangan, dan pemberdayaan ekonomi harus berjalan secara sinergis,” ungkapnya.
“Dalam pelaksanaannya, kolaborasi antara berbagai pihak sangatlah penting agar semua aspek tersebut dapat diintegrasikan dengan baik,” tutupnya.
