Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, kritik yang tajam muncul dari kader Nahdlatul Wathan (NW), Lukman Al Hakim. Ia mengekspresikan keprihatinan mendalam mengenai arah dan fokus pemerintahan yang dinilai tidak jelas dan kehilangan tujuan yang seharusnya diusung.
Kritik terhadap Arah Kepemimpinan
Lukman mengungkapkan bahwa seharusnya pada tahun kedua, kepemimpinan Iqbal-Dinda telah menunjukkan arah yang jelas. Namun, kenyataannya, ia melihat pemerintah daerah seolah beroperasi tanpa tujuan yang pasti. “Kepemimpinan yang baik seharusnya tegas dan terarah,” ujarnya. “Namun, yang terlihat justru sebaliknya, seolah kita berjalan tanpa peta.”
Isu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Ia mengkritisi perhatian pemerintah provinsi yang masih tertuju pada isu-isu seputar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tanpa adanya pencapaian yang signifikan. Misalnya, polemik seputar PT Gerbang NTB Emas (GNE) memberikan gambaran jelas mengenai lemahnya tata kelola dan komunikasi publik yang ada.
Tim Panitia Seleksi yang dipimpin oleh Riduan Mas’ud memberi pernyataan bahwa keputusan mengenai jajaran direksi berasal dari Gubernur. Namun, pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh juru bicara pemerintah, Ahsanul Khalik, yang menyatakan bahwa keputusan tersebut masih menunggu hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Kejadian ini bukan hanya sekadar miskomunikasi, tetapi juga mencerminkan ketidaksiapan serta lemahnya koordinasi internal dalam pemerintahan,” tambah Lukman dengan tegas.
Fokus pada Penyelesaian Masalah Dasar
Lukman menegaskan bahwa terlalu banyak energi pemerintah yang dihabiskan untuk membangun narasi di ruang publik, daripada menyelesaikan isu-isu mendasar yang ada di dalam tubuh BUMD. Ia menyatakan, “Jika belum ada perubahan yang berarti, tidak perlu menciptakan narasi seolah-olah ada kemajuan.”
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus untuk memperbaiki BUMD seperti Bank NTB Syariah, BPR NTB, GNE, dan Jamkrida. “Jangan terlalu sibuk berkomunikasi jika hasilnya tidak terlihat,” imbuhnya.
Lukman bahkan menyarankan bahwa jika ada BUMD yang terus mengalami kerugian dan membebani daerah, langkah tegas berupa likuidasi harus diambil tanpa ragu. “Jangan pertahankan institusi hanya untuk kepentingan tertentu. Jika hanya membebani, lebih baik ditutup,” tegasnya.
Seremonial yang Berlebihan
Selain itu, ia juga mengkritik gaya kepemimpinan yang berlebihan dalam aktivitas seremonial, seperti pembagian sembako oleh gubernur dan wakil gubernur. “Pembagian sembako itu seharusnya menjadi tugas dinas, bukan panggung untuk pimpinan. Ini justru memberikan kesan bahwa pemerintah lebih sibuk menciptakan citra daripada melakukan pekerjaan nyata,” sindirnya.
Arah Kebijakan yang Tidak Jelas
Lukman mengungkapkan bahwa hingga kini belum tampak arah kebijakan yang jelas dalam sektor-sektor strategis. Program pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan baik, sama halnya dengan pengembangan kepemudaan, ekonomi kreatif, penguatan kawasan pesisir, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
“Desain besar untuk pembangunan tampaknya tidak ada. Semua terlihat berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas,” jelasnya dengan nada serius.
Stagnasi dalam Kinerja Birokrasi
Di sisi lain, kinerja birokrasi juga dinilai stagnan. Hingga triwulan kedua tahun kedua, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menunjukkan pelaksanaan program yang nyata. Program unggulan seperti Desa Berdaya masih sebatas wacana tanpa realisasi yang konkret.
“Jika yang ada hanya rencana dan proyeksi, maka ini bukan pemerintahan, melainkan kampanye yang tidak kunjung selesai,” ungkapnya dengan nada skeptis.
Kritik terhadap Sektor Infrastruktur
Kritikan juga diarahkan pada sektor infrastruktur. Lukman berpendapat bahwa kualitas jalan di NTB justru mengalami penurunan selama masa kepemimpinan saat ini. Ia menyoroti kegagalan proyek jalan Lenangguar–Lunyuk sebagai contoh buruk yang mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan yang dilakukan.
“Infrastruktur dasar saja tidak dikelola dengan baik. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen pemerintahan,” tegasnya.
Risiko Kehilangan Momentum
Lukman menyimpulkan bahwa tanpa adanya perubahan arah dan keberanian untuk mengambil keputusan strategis, pemerintahan Iqbal-Dinda berisiko kehilangan momentum. “Jika terus menerus hanya ada narasi tetapi minim eksekusi, wajar jika masyarakat menilai kepemimpinan ini berjalan tanpa arah,” pungkasnya.
