Dugaan Narasi Negatif Kejaksaan Negeri Karo: Ancaman Obstruction of Justice dan Pelanggaran UU Pers

Kejaksaan Negeri Karo saat ini berada dalam sorotan tajam terkait perkembangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Amsal Sitepu dalam kegiatan Profil Desa Kabupaten Karo. Di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung, muncul fenomena konten digital yang menyebarkan narasi negatif, yang bukan hanya mengganggu proses hukum, tetapi juga berpotensi merusak reputasi lembaga penegak hukum itu sendiri.

Kontroversi Konten Digital: Ancaman bagi Proses Hukum

Berbagai konten yang beredar di media sosial dianggap tidak hanya tidak objektif, tetapi juga dapat mengganggu jalannya proses hukum yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Karo. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa penyebaran informasi yang tidak berimbang ini dapat merusak integritas dan kredibilitas lembaga hukum.

Konten-konten tersebut sering kali tidak mematuhi prinsip-prinsip dasar jurnalistik, seperti verifikasi fakta dan keberimbangan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta kode etik jurnalistik yang harus dipegang teguh oleh para jurnalis.

Peran Aktivis dalam Mengkritisi Narasi Negatif

Edison Tamba, seorang aktivis anti korupsi dan tokoh pemuda Sumatera Utara, dalam sebuah rilis pers yang dikeluarkan pada Minggu (29/3/2026), menyatakan keprihatinannya atas maraknya konten berisi narasi negatif yang beredar. Menurutnya, informasi tersebut cenderung bersifat tendensius dan tidak memberikan ruang bagi klarifikasi dari pihak berwenang.

“Sangat disayangkan, konten-konten dengan narasi negatif muncul tanpa adanya perimbangan yang memadai. Ini merupakan ancaman serius bagi jurnalis sejati yang telah melalui proses sertifikasi dan mematuhi kode etik jurnalistik yang ada,” tegas Edison.

Dia menambahkan bahwa penyebaran informasi yang sistematis dan berulang ini menunjukkan adanya upaya obstructive terhadap proses hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terbaru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023.

Indikasi Perintangan Penyidikan dan Dampaknya

Lebih lanjut, Edison Tamba juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap beberapa narasi yang disebarkan, yang menyasar aparat hukum. Ini termasuk isu kehadiran Kepala Kejari Karo dan anggota DPR RI Hinca Panjaitan di persidangan, serta konten yang memanipulasi video dakwaan.

“Opini negatif ini dibangun secara sistematis. Ini jelas merupakan upaya untuk menghalangi penyidikan, mempengaruhi opini publik, dan menekan independensi penegak hukum,” tukasnya dengan tegas.

Persaingan antara Konten Kreator dan Wartawan

Edison juga mengkritisi posisi konten kreator yang sering dianggap sebagai “buzzer bayaran,” yang menyebarkan informasi tanpa mengikuti etika jurnalistik yang berlaku. Keberadaan akun-akun media sosial, termasuk Instagram dan kanal podcast yang tidak terverifikasi, menjadi ancaman serius bagi profesionalisme pers yang sah.

“Setiap Hari Pers Nasional, isu ini selalu muncul. Kebebasan pers dapat menjadi kacau apabila tidak didasarkan pada hukum yang berlaku,” tambahnya.

Pentingnya Kesadaran Masyarakat terhadap Informasi

Dalam konteks ini, Edison Tamba yang juga tergabung dalam jaringan Jaga Marwah menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Karo dan Pengadilan Negeri Medan harus tetap fokus dalam memberantas korupsi yang merugikan negara. Penegakan hukum harus dilakukan secara independen, tanpa tekanan dari opini yang tidak berdasar.

“Setiap tuduhan yang dilayangkan harus berdasarkan fakta yang akurat dan melalui proses verifikasi yang ketat,” ujarnya.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, tidak mudah terpengaruh oleh konten viral yang tidak beretika, dan selalu memverifikasi kebenaran sebelum membagikan informasi kepada orang lain.

Langkah-langkah yang Dapat Diambil

• Mendorong jurnalis untuk mematuhi kode etik jurnalistik dalam setiap laporan mereka.
• Menjalin kerjasama antara aparat hukum dan media untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
• Meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi.
• Memperkuat regulasi terhadap konten digital untuk meminimalisir penyebaran informasi yang menyesatkan.
• Menegaskan pentingnya verifikasi fakta sebelum publikasi oleh semua pihak, termasuk konten kreator.

Dengan upaya-upaya ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, tanpa gangguan dari narasi-narasi negatif yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat pun diharapkan dapat lebih kritis dan bijaksana dalam menyaring informasi yang mereka terima, demi menjaga integritas dan kredibilitas sistem hukum di Indonesia.