Direktur PT SSE Ungkap Dugaan Ketidakberesan Pengadaan di Inalum, Fokus pada Dua GM

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang menjadi isu penting yang tidak bisa diabaikan. Baru-baru ini, Direktur PT SSE, Halomoan, mengungkapkan bahwa permasalahan yang melibatkan PT Inalum masih belum menemukan penyelesaian yang memuaskan. Ia mengarahkan perhatian pada dua sosok penting: General Manager (GM) Logistik dan GM Pengadaan Barang, yang diduga memiliki peranan krusial dalam proses pengadaan dan pengawasan logistik yang seharusnya mewakili Direksi.

Identifikasi Masalah dalam Pengadaan

Halomoan menyoroti bahwa dua pejabat tinggi, yaitu Bambang Heru Prayoga sebagai GM Logistik dan Jevi Amri sebagai GM Pengadaan Barang, diduga tidak menjalankan kewajiban mereka dengan baik. Mereka dianggap mengabaikan ketentuan dalam Klausul Kontrak yang seharusnya diikuti, sehingga menghambat proses pengadaan barang yang sesuai dengan standar.

Berdasarkan informasi dari Halomoan, pihaknya telah menyerahkan bukti yang diambil dari prinsipal Jepang, Meidensha, yang telah diakuisisi oleh KITO selama 15 tahun. Dokumen ini menunjukkan bahwa ada komponen yang tidak sesuai dengan produk asli, bahkan dikategorikan sebagai produk palsu.

Dokumentasi yang Diberikan

Halomoan menjelaskan bahwa bukti yang diserahkan disertai dengan surat terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dan telah dilegalisir oleh notaris. Walaupun demikian, ia merasa bahwa tidak ada tindakan nyata dari pihak manajemen untuk menindaklanjuti informasi yang telah disampaikan berulang kali.

Peringatan yang Diabaikan

Selama dua tahun terakhir, Halomoan menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi yang melampirkan dokumen-dokumen pendukung, termasuk surat dari Meidensha KITO dan Satuma OEM Meidensha. Dalam surat tersebut, dinyatakan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar yang disertakan, dan ini sudah dilengkapi dengan terjemahan resmi.

Ia menegaskan pentingnya perhatian terhadap informasi ini, mengingat bahwa dokumen tersebut berasal dari pihak yang memiliki afiliasi langsung dengan merek Meidensha, KITO, dan Satuma OEM Meidensha. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara identitas merek yang tertera dalam dokumen dan kondisi fisik barang yang tidak mencantumkan logo Meidensha.

Ketidaksesuaian dalam Proses Verifikasi

Halomoan juga mempertanyakan keputusan internal yang membolehkan komponen tersebut lolos dalam proses verifikasi, meskipun barang yang diterima tidak menunjukkan identitas merek yang benar. Ia menilai bahwa hal ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang dan potensi malpraktik dalam sistem pengawasan internal.

Dugaan Praktik Monopoli dan Ketidakadilan

Lebih lanjut, Halomoan mengungkapkan dugaan adanya praktik monopoli dalam pengadaan barang, di mana terdapat vendor tertentu yang dipertahankan meskipun terdapat masalah kualitas. Ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam proses pengadaan, di mana pihak-pihak yang menyampaikan keberatan tidak mendapatkan perhatian yang layak.

• Pemeliharaan vendor tertentu meskipun kualitas barang diragukan.
• Pengabaian informasi penting yang disampaikan oleh pihak lain.
• Penggunaan data yang tidak akurat dalam proses pengadaan.
• Prosedur pengadaan yang tidak dijalankan sesuai ketentuan.
• Risiko besar terhadap keselamatan operasional dan keuangan negara.

Risiko dan Dampak Kualitas

Halomoan menekankan bahwa penggunaan komponen yang tidak memenuhi standar tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan operasional. Hal ini bisa menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara.

“Ini menyangkut keamanan operasional dan pencapaian visi misi AKHLAK serta integritas dalam sistem industri. Risiko yang ada tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.

Seruan untuk Audit dan Evaluasi

Halomoan meminta agar pihak berwenang, seperti Kejati dan Kapolda, segera melakukan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan di Inalum. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan prinsip tata kelola perusahaan yang transparan dan adil.

Dia juga menekankan bahwa penting untuk tidak hanya mengundang vendor tertentu dalam proses pengadaan, guna mencegah praktik monopoli yang merugikan BUMN dan rakyat sebagai pemegang saham.

Penghentian Praktik yang Tidak Sehat

Halomoan menegaskan bahwa proses pengadaan untuk merek Meidensha seharusnya dihentikan, mengingat akuisisi oleh KITO. Ia merasa bahwa sudah banyak informasi yang disampaikan kepada pihak terkait, tetapi tetap tidak ada tindakan yang diambil. Hal ini menimbulkan kecurigaan akan adanya kesengajaan dalam penyalahgunaan wewenang jabatan dan praktik monopoli yang merugikan.

Indikasi Pelanggaran Prosedur

Beberapa indikator yang menjadi sorotan adalah pengabaian informasi penting, penggunaan data yang tidak akurat, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur pengadaan yang seharusnya. Semua ini berpotensi merusak reputasi BUMN yang seharusnya berpegang pada prinsip akhlak.

Evaluasi dan Sanksi bagi Pelanggar

Halomoan menegaskan bahwa jika terbukti ada pelanggaran, maka pihak-pihak yang terkait harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk sanksi administratif maupun hukum yang lebih serius.

Ia juga mendorong perusahaan untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar sistem pengadaan lebih transparan dan akuntabel. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap dugaan persoalan dalam sistem pengadaan di BUMN, yang bisa berdampak luas pada tata kelola industri nasional.

Ketidakberesan pengadaan di Inalum harus menjadi perhatian semua pihak, terutama bagi rakyat yang telah mempercayakan pemimpin mereka melalui pemilu. Jika masalah ini tidak ditangani dengan serius, akan ada dampak besar bagi berbagai aspek, termasuk integritas industri dan kepercayaan publik terhadap BUMN.