Pada tanggal 20 Oktober 2026, kita merayakan dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memimpin Indonesia. Periode ini menjadi penting untuk melakukan evaluasi, mengingat berbagai tantangan yang muncul selama dua tahun pemerintahan mereka. Artikel ini bertujuan untuk memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah saat ini, sekaligus mencermati sejumlah masalah yang meresahkan masyarakat. Diharapkan, tulisan ini tidak hanya dianggap sebagai kritik normatif, tetapi sebagai refleksi dari ketidakpuasan publik yang semakin meningkat. Rakyat sudah jenuh dengan respons pemerintah yang cenderung menyudutkan, yang dapat memicu gelombang protes masif di masa depan.
Polemik Sejak Awal
Sejak awal pencalonan, pasangan Prabowo-Gibran telah mendapat perhatian luas dari masyarakat. Dari berbagai isu yang beredar, seperti dugaan penyimpangan konstitusi hingga gaya kampanye yang dianggap tidak serius, semua itu tidak menghentikan mereka untuk meraih kekuasaan. Kini, setelah dua tahun menjalankan roda pemerintahan, banyak kalangan merasa bahwa janji-janji yang diusung selama kampanye belum sepenuhnya terwujud. Masyarakat merasakan beratnya kehidupan sehari-hari, sementara pemerintahan baru saja memulai perjalanan yang masih panjang.
Kontras dalam Kebijakan dan Realitas
Memasuki dua tahun masa jabatan, perkembangan pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kontras yang mencolok. Di satu sisi, pemerintah mengedepankan narasi keberhasilan di bidang ekonomi makro, proyek strategis, dan diplomasi luar negeri yang aktif. Namun, di sisi lain, evaluasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan mahasiswa, menunjukkan adanya krisis legitimasi politik akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Pandangan Pemerintah tentang Kinerja Ekonomi
Pemerintah mengklaim bahwa kinerja makroekonomi Indonesia tetap stabil meskipun ada gejolak global. Kementerian Keuangan melaporkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,04% hingga 5,12%, dengan inflasi terjaga di angka 2,5%. Selain itu, defisit anggaran berhasil dipertahankan di level 2,92% dari PDB. Sektor investasi juga dikatakan tumbuh 7,2%, didorong oleh hilirisasi nikel dan industri baterai kendaraan listrik.
Realitas di Lapangan
Namun, data makro ini tidak sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Evaluasi dari CORE Indonesia dan CELIOS menunjukkan bahwa belanja negara belum berdampak positif pada daya beli masyarakat atau penciptaan lapangan kerja. Survei CELIOS mencatat, antara 82% hingga 84% responden merasa beban pajak dan pungutan pemerintah terlalu tinggi. Kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) juga mengakibatkan gangguan pada layanan publik, terutama di daerah yang belum memiliki pendapatan asli daerah yang memadai.
Kepuasan Publik Menurun
Menurut data dari Saiful Muajani Research and Consulting (SMRC), tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah mengalami penurunan drastis, dari 74% pada Februari 2024 menjadi hanya 40% pada Oktober 2026. Penurunan ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam terhadap pelaksanaan demokrasi dan kebijakan publik yang ada.
Sentimen Negatif di Masyarakat
Penelitian yang dilakukan oleh Ishak et al. pada tahun 2025 menunjukkan bahwa banyak topik terkait ekonomi dan kebijakan publik yang didominasi oleh sentimen negatif. Hal ini menandakan adanya kritik yang kuat dari publik terhadap efektivitas kebijakan pemerintah serta stabilitas ekonomi yang dianggap tidak memadai.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Di awal masa pemerintahannya, program unggulan Prabowo-Gibran, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat sorotan tajam dari banyak elemen masyarakat. Program ini dianggap terlalu cepat dijalankan tanpa kajian yang mendalam, yang berujung pada berbagai masalah, mulai dari insiden keracunan hingga dugaan pemborosan anggaran dan praktik korupsi di tingkat pimpinan. Hingga akhir 2025, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp153,2 triliun untuk melayani puluhan juta penerima manfaat di 38 provinsi.
Kritik terhadap Pelaksanaan MBG
Pelaksanaan program MBG di lapangan menuai kritik keras. Protes mahasiswa, seperti gerakan #IndonesiaGelap, menyoroti bahwa pemotongan anggaran pendidikan untuk mendanai MBG justru membebani sektor pendidikan. Pemangkasan anggaran Kemendikdasmen mengakibatkan risiko kenaikan biaya kuliah dan ancaman pemotongan beasiswa KIP Kuliah. Hingga tanggal 20 Oktober 2026, masih banyak daerah yang belum mendapatkan manfaat dari program ini, menimbulkan pertanyaan besar mengenai alokasi anggaran yang tepat.
Tantangan dalam Manajemen Rantai Pasok
Selain itu, insiden keracunan makanan di beberapa daerah menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen rantai pasok untuk operasional MBG. Desakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh datang dari berbagai kalangan, termasuk Aliansi Ekonom Indonesia yang terdiri dari 713 ekonom. Mereka menyerukan penangguhan sementara program ini akibat kekhawatiran akan mis-alokasi anggaran. Dalam situasi ini, respons pemerintah yang cenderung defensif justru menambah ketidakpuasan publik.
Tata Kelola Negara yang Inefisien
Dari segi tata kelola, struktur kabinet yang besar dianggap sebagai penyebab inefisiensi birokrasi dan lambatnya pengambilan keputusan. Koalisi sipil dan lembaga pengawas, seperti Pukat UGM, menyoroti kurangnya langkah konkret dalam pemberantasan korupsi, terutama berkaitan dengan independensi KPK yang semakin terpengaruh oleh eksekutif.
Pembaruan Hukum Pidana dan Kebijakan Publik
Di sisi lain, ada sinyal positif dengan adanya komitmen pemerintah untuk mendorong RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas. Jika berhasil disahkan, undang-undang ini dapat menjadi langkah penting untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
Diplomasi Internasional yang Kontroversial
Dari aspek diplomasi, Presiden Prabowo menunjukkan langkah berani dengan menjalin hubungan internasional yang lebih aktif. Bergabungnya Indonesia dalam BRICS sebagai anggota pertama dari Asia Tenggara pada Januari 2025 dan kesepakatan penurunan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat menunjukkan keberhasilan di panggung global. Namun, keberhasilan ini tidak sebanding dengan tantangan stabilitas sosial-politik di dalam negeri.
Aksi Massa dan Penurunan Kepuasan Publik
Media internasional menyoroti bahwa meskipun ada kemajuan di tingkat global, stabilitas sosial-politik di dalam negeri justru mengalami kemunduran. Gelombang protes mahasiswa dan penurunan kepuasan publik menjadi sinyal peringatan bagi kelanjutan pemerintahan yang membutuhkan perhatian serius.
Isu Lingkungan dan Kebakaran Hutan
Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang melanda Indonesia pada tahun 2026 juga menjadi catatan penting. Hingga pertengahan Agustus, sekitar 202 ribu hektare hutan dan lahan terbakar di seluruh Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga 20 Oktober 2026, sudah 639,23 hektare hutan dan lahan yang hangus, dan pemerintah belum mampu menangani masalah tersebut dengan efektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak publik mengenai komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan.
Tuduhan Agenda Tersembunyi
Beberapa masyarakat meyakini bahwa kebakaran yang terjadi mungkin disengaja untuk mempermudah kepentingan oligarki dalam menanam sawit pada lahan yang terbakar. Analisis ini semakin diperkuat oleh laporan bahwa lahan bekas kebakaran ternyata ditanami sawit. Di tengah krisis iklim, tindakan ini menjadi sorotan tajam, di mana pemerintah terlihat lebih mendukung kepentingan pengusaha ketimbang melindungi masyarakat yang terkena dampak.
Ketidakpedulian terhadap Kelas Menengah
Selanjutnya, kelas menengah tampaknya terabaikan dalam kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran. Mereka merasa terasing dan tidak mendapatkan perhatian yang pantas, meskipun sering kali menjadi penyumbang pendapatan melalui pajak. Mengapa pemerintah tampak enggan menyentuh kelas menengah? Hal ini mungkin disebabkan oleh pertimbangan politik, mengingat jumlah mereka yang relatif sedikit.
Pentingnya Kelas Menengah dalam Pembangunan Ekonomi
Pemerintah perlu menyadari bahwa mengabaikan kelas menengah demi fokus pada bantuan sosial jangka pendek adalah strategi yang keliru. Memprioritaskan kelas menengah bukanlah bentuk pengabaian terhadap kelas bawah, melainkan cara yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Laporan Bank Dunia menegaskan bahwa kelas menengah adalah jantung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Implikasi Kebijakan Pemerintah
Jika tidak ada perhatian yang serius terhadap kelas menengah, peluang bagi kelompok miskin untuk naik kelas akan semakin kecil. Tanpa kelas menengah yang kuat, lapangan kerja produktif akan langka, dan masyarakat bawah akan selamanya bergantung pada bantuan sosial yang tidak memberdayakan. Dari sudut pandang implementasi kebijakan, terlihat bahwa pemerintah Prabowo-Gibran belum memenuhi berbagai variabel penting yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan.
Pentingnya Evaluasi Kebijakan
Dua tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa ambisi besar dalam pembangunan tidak cukup hanya bergantung pada retorika politik dan angka makro. Keberhasilan di tahun-tahun mendatang sangat bergantung pada keberanian pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh: memperbaiki efisiensi belanja publik, menjaga harga bahan pokok, mengembalikan independensi penegakan hukum, serta memastikan setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.