Jakarta – Pencalonan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momen penting di tengah dinamika perekonomian nasional. Dengan langkah ini, pemerintah berusaha memberikan kepastian dalam transisi kepemimpinan bank sentral, namun di sisi lain, tantangan terkait independensi BI semakin mengemuka. Proses ini tidak hanya menjadi sorotan DPR, tetapi juga pasar keuangan yang mengamati dengan seksama bagaimana nasib kebijakan moneter ke depan.
Pencalonan Destry Damayanti
Surat Presiden yang berisi pencalonan Destry disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada pimpinan DPR RI pada Senin, 10 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa Destry adalah satu-satunya nama yang diusulkan Presiden untuk posisi Gubernur BI.
“Kami hanya mengajukan satu nama, yaitu Ibu Destry Damayanti, yang saat ini menjabat sebagai penjabat gubernur sementara,” ungkap Prasetyo, merujuk pada posisi Destry yang diemban setelah pengunduran diri Perry Warjiyo. Serah terima surat pencalonan itu diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Proses Legislatif dan Uji Kelayakan
Setelah pencalonan disampaikan, proses selanjutnya berada di tangan DPR, yang akan menjalani mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Destry menjadi calon tunggal, statusnya sebagai Gubernur BI definitif belum dapat ditetapkan sebelum melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI.
- Proses uji kelayakan dan kepatutan merupakan hak konstitusional DPR.
- Destry akan menghadapi penilaian dari berbagai aspek, termasuk visi dan rekam jejaknya.
- Transparansi dan objektivitas dalam proses ini sangat diharapkan.
- Keputusan DPR akan mempengaruhi stabilitas institusi keuangan di tanah air.
- Independensi BI tetap menjadi isu sentral yang perlu diaddress.
Pengalaman dan Latar Belakang Destry
Destry bukanlah sosok baru di lingkungan Bank Indonesia. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019 dan baru-baru ini dilantik kembali untuk periode kedua yang dimulai 2024-2029. Penetapan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2024.
Sejak awal karirnya, Destry telah mengumpulkan pengalaman luas di sektor keuangan, perbankan, dan pasar modal. Ia juga pernah menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang semakin memperkuat kredibilitasnya dalam memimpin bank sentral. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengungkapkan bahwa latar belakang tersebut menjadikan Destry kandidat yang tepat untuk posisi ini.
Independensi Bank Indonesia
Di balik pencalonan Destry, independensi Bank Indonesia menjadi sorotan utama. Komisi XI DPR menegaskan pentingnya Gubernur BI yang akan datang untuk mempertahankan independensi sambil menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan kepercayaan pasar. Anggota Komisi XI DPR, Martin Manurung, berpendapat bahwa koordinasi yang baik antara BI, pemerintah, dan lembaga lainnya dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diperlukan, tetapi tidak boleh mengorbankan independensi bank sentral.
“Gubernur BI harus mampu berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam KSSK tanpa mengaburkan batas independensi BI,” tegas Martin.
Tantangan di Depan
Destry dihadapkan pada tantangan berat untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar, inflasi, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai Gubernur BI sementara, ia telah menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global yang meningkat.
Bank Indonesia juga telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang cukup bagi kegiatan ekonomi. Destry menyatakan bahwa BI terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter, termasuk intervensi pasar valuta asing, untuk menjaga stabilitas mata uang.
Respons Pasar terhadap Pencalonan
Pencalonan Destry sejauh ini mendapatkan respons positif dari pasar keuangan. Menurut laporan, nilai tukar rupiah menguat setelah pengumuman pencalonan tersebut, bahkan mencapai posisi terkuatnya terhadap dolar AS sejak 18 Juni 2026. Para ekonom, termasuk Radhika Rao dari DBS, menilai bahwa pengalaman Destry di bank sentral dan pasar keuangan domestik memberikan sinyal positif bagi kesinambungan kebijakan moneter.
- Pengalaman panjang Destry di BI dianggap sebagai aset penting.
- Perhatian Destry terhadap stabilitas nilai tukar menjadi pertanda baik.
- Investor mengharapkan tidak ada perubahan drastis dalam kebijakan BI.
- Keberlanjutan kebijakan moneter sangat diharapkan oleh pelaku pasar.
- Reaksi positif dari pasar mencerminkan kepercayaan terhadap kepemimpinan Destry.
Koordinasi dan Kebijakan Moneter
Meskipun pencalonan Destry mendapatkan sambutan baik, kekhawatiran akan independensi tetap ada. Investor cermat mengamati bagaimana hubungan antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah akan berlanjut setelah pergantian kepemimpinan. Josua Pardede, Kepala Ekonom Permata Bank, berpendapat bahwa hubungan kerja yang harmonis antara Destry dan pemerintah dapat mengurangi gesekan dalam koordinasi kebijakan.
Namun, pasar tetap akan membedakan antara koordinasi yang sehat dan situasi di mana kebijakan bank sentral dipengaruhi oleh kepentingan lain. Perbedaan ini akan terlihat dalam keputusan-keputusan BI pasca penetapan gubernur definitif, termasuk kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar, dan pengelolaan likuiditas.
Sejarah dan Harapan untuk Destry
Jika Destry menerima persetujuan dari DPR dan diangkat secara resmi, ia berpeluang mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin Bank Indonesia secara permanen. Namun, perjalanan ini baru saja dimulai. Proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR akan menjadi momen krusial untuk menilai visi, integritas, dan arah kebijakan Destry ke depan.
Pasar pun akan menunggu dan menilai apakah BI di bawah kepemimpinan baru ini mampu menjaga stabilitas ekonomi sambil tetap mempertahankan independensinya. Dengan tantangan yang dihadapi, kepemimpinan Destry diharapkan tidak hanya sekadar memenuhi harapan, tetapi juga dapat menghadirkan inovasi dan perubahan positif bagi perekonomian Indonesia.