Pada Rapat Paripurna yang berlangsung pada Senin (6/4/2026) di Gedung DPRA, suasana sidang dipenuhi dengan pembahasan terbuka mengenai anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Martini, anggota dewan dari Fraksi Partai NasDem, secara gamblang memaparkan jumlah dana yang dikelola oleh setiap wakil rakyat, menyoroti pentingnya transparansi dalam alokasi dana pokir ini.
Besaran Alokasi Dana Pokir
Martini menjelaskan bahwa plafon dana Pokir yang diberikan kepada setiap anggota dewan adalah sebesar Rp4 miliar. Jumlah ini, menurutnya, dirasa sangat minim untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Ia berpendapat bahwa angka tersebut tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan anggaran yang terbatas, Martini merasa kesulitan dalam merealisasikan harapan konstituen secara optimal.
Pentingnya Pemenuhan Aspirasi Masyarakat
“Kami anggota DPRA ingin menekankan kepada masyarakat bahwa alokasi Pokir untuk setiap anggota DPR Aceh adalah Rp4 miliar,” ungkap Martini dalam penjelasannya. Dana tersebut merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang dikumpulkan saat reses, dan diharapkan dapat diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Martini juga menekankan pentingnya agar usulan hasil reses diakomodasi dengan serius oleh pemerintah, bukan hanya sebagai formalitas belaka. “Kami mengingatkan agar usulan reses itu benar-benar diakomodir, Ketua. Jangan semata-mata hanya formalitas. Reses anggota DPRA ini dilindungi undang-undang,” tambahnya.
Rincian Penggunaan Dana Pokir
Dalam kesempatan tersebut, Martini memberikan penjelasan mengenai alokasi dana Pokir miliknya. Dari total Rp4 miliar, sebagian besar digunakan untuk pembangunan rumah ibadah. “Saya sendiri mengalokasikan Rp3,5 miliar untuk masjid, Rp300 juta untuk sekolah, dan Rp200 juta untuk dayah. Ini sangat sedikit, dan tidak mampu mengakomodir aspirasi masyarakat dengan baik,” sebutnya.
Martini juga meminta kepada Ketua DPRA agar alokasi tersebut tidak dipotong, mengingat kebutuhan masyarakat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan dana yang tersedia saat ini. “Jangan dipotong ya, Ketua. Ini sangat sedikit sekali,” tegasnya dengan nada serius.
Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran
Selain itu, Martini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi terkait dokumen Pokir, terutama jika ada pembengkakan anggaran di tingkat eksekutif. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
“Jika ada dokumen Pokir DPRA yang membengkak di Pemerintahan Aceh, mohon dipublikasi. Masyarakat sering kali berpikir, ‘kenapa bencana ini tidak kunjung usai, pasti disebabkan oleh Pokir DPRA’. Hal ini tidak benar, Ketua,” tegasnya lagi.
Realisasi Aspirasi Masyarakat
Di akhir penyampaiannya, Martini kembali menekankan betapa pentingnya realisasi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum perencanaan, mulai dari Musrenbang hingga reses anggota dewan. “Usulan dari masyarakat harus benar-benar diakomodir. Jangan hanya di tingkat kecamatan atau kabupaten, tetapi juga harus direalisasikan,” pungkasnya.
Martini berharap bahwa dengan alokasi dana pokir yang tepat dan transparan, aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai harapan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat kepada anggota dewan pun akan semakin meningkat.
Dalam konteks ini, alokasi dana pokir bukan hanya sekadar angka, tetapi juga representasi dari harapan masyarakat yang harus diperjuangkan dengan serius oleh para wakil rakyat.